Pendampingan Penyusunan Dokumentasi Pendaftaran Badan Hukum BUM Desa Dayang Jaya

Authors

  • Wani Fitriah Universitas Muhammadiyah Palembang
  • Sunardi Universitas Muhammadiyah Palembang
  • Beliwati Kosim Universitas Muhammadiyah Palembang
  • Rosalina Ghozali Universitas Muhammadiyah Palembang

DOI:

https://doi.org/10.23960/jpkmt.v3i3.105

Keywords:

Desa Dayang Jaya, Kolaborasi, Sertifikat Badan Hukum BUM Desa

Abstract

Aspek legalitas sangat penting bagi Badan Usaha Milik (BUM) Desa. Namun pengenola BUM Desa Dayang Jaya Desa Tanjung Dayang Utara Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir belum memilikinya. Kegiatan PKM ini adalah pendampingan pengelolanya untuk mendapatkan sertifikat badan hukum BUM Desa. Kegiatan dilaksanakan dengan metode terstruktur yaitu a). Pembekalan mahasiswa KKN, b). Survei lapangan, c). Persiapan Dokumen Persyaratan, d). Pengumpulan data, e). Koordinasi dengan Tenaga ahli Pemerintah Daerah, f). Penyusunan Dokumen, g). Submit Dokumen. Kegiatan penyusunan dokumen dan pendaftaran badan hukum BUM Desa didampingi Tim PKM bersama mahasiswa KKN dan aparatur BUM Desa hingga proses registrasi badan hukum dilakukan pada hari yang sama. Selanjutnya TIM PKM dan mahasiswa KKN melakukan monitoring hingga sertifikat badan hukum diterbitkan. Luaran kegiatan PKM ini terbukti dengan terbitnya Sertifikat Badan Hukum BUM Desa Dayang Jaya.

References

Afandi, A., Sucipto, M. H., & Muhid, A. (2016). Modul Participatory Action Research (PAR) untuk Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizing). Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel.

Gumar, H., Sahri, Y., Hasanah, T., Andayani, M., & Nugraha, R. (2021). Pendampingan Manajemen Tata Kelola Bumdes dan UMKM di Desa Payo Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. SULUH ABDI, 2(1), 113-118. doi:https://doi.org/10.32502/suluhabdi.v3i2.3976

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021. (2021). Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. Retrieved Oktober 17, 2022, from BUM Desa Kemendes PDT: https://bumdes.kemendesa.go.id/download/Lampiran-I-salinan.docx

Peraturan Pemerintah Nomor 11. (2021). Badan Usaha Milik Desa. Retrieved November 1, 2022, from JDIH BPK RI: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161841/pp-no-11-tahun-2021

Ridwan, Z. (2013). Payung Hukum Pembentukan BUMDes. Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, 7(3), 355-

Sunardi, Asiati, D. I., & Apriyanto. (2020). Potret Bumdes Kecamatan Air Sugihan dan Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin. MARTABE: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(1), 73-80.

Sunardi, Dzajuli, A., Gusmiatun, & Herudiansyah, G. (2022). Assistance in the Preparation of Work Program Plan Documents for Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Tanjung Batu District, Ogan Ilir Regency. Altifiani Journal: International Journal of Community Engagement, 2(2), 97-102.

Suparji. (2019). Pedoman Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa. Jakarta: UAI Press.

Undang Undang Nomor 32. (2004). Pemerintah Daerah. Retrieved Oktober 31, 2022, from JDIH BPK RI: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004

Undang Undang Nomor 6. (2014). Desa. Retrieved November 2, 2022, from JDIH BPK RI: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-201

Downloads

Published

2023-01-30

Issue

Section

Articles